HRD

Cara Menghitung Pesangon Sesuai Undang-Undang: Panduan Lengkap untuk HR

Salah hitung pesangon bisa berujung sengketa hukum. Artikel ini jelaskan komponen pesangon, cara hitungnya berdasarkan UU Cipta Kerja, lengkap dengan contoh kasus nyata.

A

Admin DebugGo

05 April 2026 · 3 menit baca

Cara Menghitung Pesangon Sesuai Undang-Undang: Panduan Lengkap untuk HR

Pesangon adalah hak karyawan yang wajib dibayar saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah menghitung — baik kurang maupun lebih — bisa bermasalah hukum. Artikel ini membahas dasar hukum, komponen, dan cara menghitung pesangon yang benar.

⚠️ Disclaimer: Artikel ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi hukum profesional. Regulasi ketenagakerjaan dapat berubah — selalu cek dengan konsultan HR atau Disnaker setempat untuk kasus spesifik.

Dasar Hukum

Pesangon di Indonesia diatur dalam:

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)
PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWTT, PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, dan PHK

3 Komponen Hak Karyawan saat PHK

1. Uang Pesangon (UP)

Masa Kerja	Pesangon
Kurang dari 1 tahun	1 bulan upah
1 tahun – kurang dari 2 tahun	2 bulan upah
2 tahun – kurang dari 3 tahun	3 bulan upah
3 tahun – kurang dari 4 tahun	4 bulan upah
4 tahun – kurang dari 5 tahun	5 bulan upah
5 tahun – kurang dari 6 tahun	6 bulan upah
6 tahun – kurang dari 7 tahun	7 bulan upah
7 tahun – kurang dari 8 tahun	8 bulan upah
8 tahun atau lebih	9 bulan upah

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Masa Kerja	UPMK
3 – 6 tahun	2 bulan upah
6 – 9 tahun	3 bulan upah
9 – 12 tahun	4 bulan upah
12 – 15 tahun	5 bulan upah
15 – 18 tahun	6 bulan upah
18 – 21 tahun	7 bulan upah
21 – 24 tahun	8 bulan upah
24 tahun atau lebih	10 bulan upah

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
Biaya perjalanan pulang ke domisili asal
Penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan (15% dari UP + UPMK)
Hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau PKB

Contoh Perhitungan Pesangon

Kasus: Andi di-PHK oleh perusahaan (bukan karena kesalahan berat)
Masa kerja   : 5 tahun 3 bulan
Upah sebulan : Rp 8.000.000
Sisa cuti    : 8 hari → 8/22 x Rp 8.000.000 = Rp 2.909.090

Uang Pesangon (masa kerja 5–6 tahun = 6 bulan):
  6 x Rp 8.000.000 = Rp 48.000.000

Uang Penghargaan Masa Kerja (3–6 tahun = 2 bulan):
  2 x Rp 8.000.000 = Rp 16.000.000

Uang Penggantian Hak:
  Sisa cuti    : Rp  2.909.090
  15% (UP+UPMK): 15% x (48.000.000+16.000.000) = Rp 9.600.000

─────────────────────────────────────
TOTAL         : Rp 76.509.090

PHK karena Kesalahan Berat — Bagaimana Hitungannya?

Berdasarkan PP 35/2021, karyawan yang di-PHK karena melakukan kesalahan berat (tindak pidana yang sudah terbukti) tetap mendapat hak berupa:

Uang Penggantian Hak (UPH)
Uang pisah sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja/PKB

Namun tidak mendapat UP dan UPMK.

REKOMENDASI TalentFlow

Proses PHK adalah hal yang tidak diinginkan semua pihak. Rekrut orang yang tepat sejak awal dengan TalentFlow — investasi terbaik untuk mengurangi turnover dan potensi sengketa.

TalentFlow adalah platform rekrutmen berbasis AI dari Debuggo. Upload ratusan CV, sistem AI langsung scoring dan ranking kandidat terbaik — tanpa kamu harus baca satu per satu.